4 Upaya Penegakan HAM di Indonesia Beserta Contohnya

Upaya Penegakan HAM di Indonesia

Upaya Penegakan HAM di Indonesia – HAM adalah hak yang dimiliki setiap orang dan siapapun tidak boleh mengganggu hak tersebut karena bersifat personal. Hak asasi manusia sendiri tergolong menjadi beberapa macam, antara lain: hak asasi pribadi, politik, hukum, ekonomi, peradilan, dan sosial budaya.

Penegakan hak asasi manusia adalah salah satu cara merawat keberagaman yang ada di Indonesia. Penegakan HAM sendiri bisa melalui penegakan melalui UU, melakukan pembentukan Komisi Nasional, Pembentukan pengadilan HAM, dan penegakan melalui proses pendidikan.

HAM juga merupakan pengakuan atas martabat yang melekat pada setiap manusia dan untuk mendukungnya diperlukan empati dan kewajiban orang lain untuk menghormati orang lain.

Upaya Penegakan HAM

Berikut ini adalah penjelasan lebih lengkap tentang upaya penegakan HAM yang ada di Indonesia, antara lain:

1. Penegakan Pemerintah Melalui Undang-Undang

Penegakan Pemerintah Melalui Undang-Undang

UU merupakan suatu hasil hukum yang dimiliki pemerintah untuk dijadikan pedoman dalam pelaksanaan suatu kebijakan dalam menyangkut kehidupan masyarakat. UU sendiri muncul karena adanya sistem politik demokrasi. Produk tersebut merupakan hasil dari perundingan DPR sesuai tugas dan fungsinya. UU sendiri disahkan dan disetujui dulu oleh presiden.

Kaitannya UU dengan HAM adalah berupa aturan-aturan tentang perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh setiap warga negara. UU yang bisa digunakan dalam penegakan HAM di Indonesia antara lain:

  1. Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan di Indonesia
  2. TAP MPR Nomor XVII/MPR/1998 tentang hak-hak asasi manusia khususnya HAM warga negara Indonesia.
  3. UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh setiap warga negara tanpa terkecuali.
  4. UU Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga.
  5. Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak.
  6. UUD 1945 Pasal 27-34 tentang jaminan hak-hak warga negara Indonesia dalam berbagai aspek.

2. Pembentukan Pemerintah Komisi Nasional

Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI)

Pemerintah membentuk komisi ini untuk membantu pemerintah dalam menegakkan HAM. Berikut ini beberapa bagian dari Komisi Nasional, antara lain:

A. Komisi Nasional Perempuan

Komisi ini dibentuk oleh pemerintah untuk menegakkan HAM khususnya dalam hal hak asasi perempuan.

B. Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI)

Komisi ini dibentuk oleh pemerintah untuk melindungi dan menegakkan hak-hak asasi yang dimiliki oleh seluruh anak Indonesia.

3. Pembentukan Pengadilan HAM

Pembentukan Pengadilan HAM

Adanya pembentukan pengadilan HAM didasarkan pada upaya pemerintah dalam menegakkan HAM bagi setiap warga negara Indonesia. Dan pembentukan pengadilan ini didasarkan pada UU No. 26 Tahun 2000.

4. Penegakan Melalui Proses Pendidikan

Penegakan Melalui Proses Pendidikan

Penegakan HAM juga bisa dilakukan di dalam proses pendidikan, baik secara formal, informal, maupun non formal. Proses penegakan tersebut bisa dilakukan dengan menanamkan konsep HAM itu sendiri terhadap para peserta didik dalam proses pendidikan.

Berikut ini adalah 5 peran masyarakat yang bisa digunakan untuk melakukan penegakan HAM, antara lain:

1. Taat Pada Aturan yang Berlaku

Sebagai warga negara Indonesia, masyarakat diharuskan taat pada aturan yang ada atau berlaku. Dalam UU No.39 Tahun 1999 mengatakan bahwa setiap orang mempunyai kewajiban asasi untuk patuh terhadap peraturan perundang-undangan, dan lain-lain yang berkaitan dengan penegakan HAM.

Wajib tunduk kepada pelaksanaan HAM yang telah ditetapkan oleh UU.

2. Menjunjung Tinggi Toleransi

Indonesia sendiri terdiri dari berbagai masyarakat yang memiliki suku, agama, ras, dan lain-lain yang berbeda. Sehingga dari hal tersebut dapat menimbulkan pertikaian atau konflik sosial salah satunya terhadap pelanggaran HAM.

Oleh karena itu, maka sebaiknya kita sebagai masyarakat Indonesia seharusnya memandang perbedaan tersebut untuk dijadikan sebagai persamaan. Pelaksanaannya bisa dilihat dari kebijaksanaan kita akan tertibnya masyarakat dan tegaknya HAM.

3. Mengawasi Penegakkan HAM oleh Pemerintah

Pelanggaran HAM yang terjadi di Indonesia dengan jumlah banyak bukanlah kesalahan satu pihak, tetapi kesalahan bersama. Banyak korban pelanggaran HAM yang bungkam atau diam sehingga membuat proses pengadilannya pun macet.

Sehingga alangkah baiknya bersama-sama membantu pemerintah agar korban melapor kepada pihak yang berwenang atas pelanggaran HAM yang pernah ia dapat atau alami.

4. Bergabung dalam Organisasi

Adanya instansi dan lembaga-lembaga swadaya masyarakat diharapkan bisa membantu dalam hal penegakan HAM, bisa melalui Komnas HAM, pengadilan HAM, lembaga bantuan hukum, dan lain-lain. Semua lembaga ini pastinya perlu membutuhkan tenaga penggerak dari masyarakat dalam upaya untuk menegakkan hukum.

5. Memberikan Masukan pada Pemerintah

Masyarakat sendiri juga bisa dijadikan sebagai agen kontrol sosial dimana semua tindakan dari pemerintah dilakukan dalam rangka untuk menegakkan HAM yang memiliki banyak kekurangan di sisi manapun. Dalam hal ini masyarakat bisa menemukan kejanggalan-kejanggalan dalam pelaksanaan HAM di masyarakat.

Banyak contoh yang bisa dilakukan dalam upaya mendukung terjadinya penegakan HAM di Indonesia, antara lain:

  1. Berusaha memahami dan menaati setiap instrument HAM yang berlaku.
  2. Memberikan pelayanan terbaik bagi lingkungan bangsa dan negara.
  3. Menaati segala peraturan yang berlaku dalam suatu pemerintahan.
  4. Mencoba ikut serta dalam membantu segala kebijakan yang dibuat oleh pemerintah.
  5. Bersedia menjadi saksi dalam proses pengadilan untuk memberikan penjelasan tentang peristiwa pelanggaran HAM.
  6. Tidak memutus atau menghalangi proses pengadilan dalam tindak pelanggaran HAM.
  7. Berani untuk melaporkan kepada pihak yang berwenang tentang peristiwa pelanggaran HAM dan lain sebagainya.
  8. Berusaha seoptimal mungkin agar tidak membuat kerusuhan dan tidak melakukan tindakan provokator yang bisa memecah belah Indonesia.
  9. Menghormati dan menghargai lembaga-lembaga perlindungan HAM.
  10. Mendengar dan melaksanakan penyuluhan HAM melalui materi.
  11. Aktif dalam memberikan sosialiasi hukum dan HAM.
  12. Menghargai hak dari kaum perempuan.
  13. Membantu mewujudkan perlindungan hak anak.

Tambahan informasi bahwa dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, masyarakat diharapkan bisa memahami dengan sungguh-sungguh bahwa instrument HAM yang berlaku itu sangat penting karena setiap perbuatan pasti ada alasan atau landasannya.

Sebagai warga negara Indonesia juga harus bersikap selalu mematuhi peraturan yang ada, entah dari yang kecil sampai tertulis. Sebagai masyarakat juga harus mendukung pelaksanaan dari HAM ini berupa dukungan yang positif sehingga terwujudnya keadilan sosial masyarakat yang sejahtera.

HAM muncul dari keyakinan dimana semua orang pasti memiliki derajat yang sama, memiliki hak yang sama, ingin diperlakukan secara sama, dan hal tersebut tanpa membedakan kedudukan, ras, keyakinan, suku, bangsa, dan lain-lain. Sehingga perlunya gerakan bersama dalam menegakkan HAM yang berlaku di Indonesia.

Upaya pemerintah dalam menegakkan HAM pasti mendapat hambatan-hambatan, antara lain dalam hal ideologi, ekonomis, dan teknis. Poin yang paling penting dalam HAM adalah setiap individu muncul kesadaran akan pentingnya suatu HAM sehingga dari hal tersebut membuat kasus-kasus pelanggaran HAM terjadi secara minim atau sedikit.

Nah, itulah penjelasan lengkap tentang upaya penegakan HAM yang ada di Indonesia. Semoga bermanfaat dan menambah wawasan. Perlu diketahui bahwa warga negara Indonesia haruslah menjunjung tinggi HAM. Karena dengan HAM, maka semua orang bisa diperlakukan secara adil.

Leave a Reply