Keputusan Anies Baswedan untuk menerapkan PSBB total Jakarta membuat Mahfud MD melayangkan kritik tajam. Mahfud MD menyebut pernyataan Anies membuat negara rugi besar.
PSBB Total Buat Rugi Negara
Sesaat setelah pengumuman PSBB total oleh Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, Menteri Koordinator Perekonomian, Airlangga Hartanto menyebut IHSG langsung anjlok ke level 4.961. Seperti dilansir dari Detik.com, Menteri Koordinator Polhukam, Mahfud MD langsung membuat pernyataan bahwa tata kata yang digunakan Anies dalam mengumumkan karantina wilayah ketat menjadi penyebab anjloknya IHSG sebab mengejutkan perekonomian Indonesia.
Baca Juga: Jakarta PSBB Total, Anies Baswedan Siapkan Bansos untuk Warga DKI
“Sebenarnya cuma kata atau istilah ‘PSBB total’ seakan-akan (itu hal baru) dan secara ekonomi mengejutkan. Menurut para ahli (ekonomi), kemarin itu (saat pengumuman PSBB total Jakarta), hanya beberapa jam, pagi-pagi jam 11.00 WIB negara sudah rugi Tp 300 triliun atau Rp 297 triliun karena pengumuman itu. Padahal itu perubahan kebijakan saja, wong sebelumnya juga PSBB mengatakan bioskop akan dibuka, tempat hiburan dan lain-lain kan hanya seperti itu. Karena ini tata kata bukan tata negara,” tegas Mahfud MD.
Sebenarnya PSBB Tak Salah
Kendati demikian, Mahfud MD mengatakan bahwa tak ada yang salah dengan kebijakan PSBB ketat seper. Hanya saja pemilihan kata yang digunakan Gubernur DKI Jakarta sepeti “Rem Darurat” seakan memberi kejut kepada masyarakat. Alhasil memberi dampak pada perekonomian negara.
“Ya akibatnya (penggunaan tata kata yang kurang tepat sehingga) kacau balau begitu,” pendapatnya.
Baca Juga: Catat! Ini Hal yang Boleh dan Dilarang Selama PSBB Total Jakarta
Mahfud MD mengatakan bahwa kebijakan PSBB sebenarnya bukan hal baru di Jakarta. Seperti diketahui bahwa PSBB telah diterapkan di Jakarta selama beberapa bulan lalu atas izin dari pemerintah pusat. Ia pun meminta semua pihak agar tak panik dengan kebijakan PSBB total ini.
“Di Jakarta itu memang sedang PSBB (sejak beberapa bulan lalu). Pemerintah tahu Jakarta harus PSBB oleh karenanya tidak pernah dicabut. PSBB itu sudah dilakukan. Yang sekarang salah itu di Jakarta bukan PSBB-nya tetapi tadi yang dikatakan Pak (Muhammad) Qodari, ‘rem darurat’ tetapi tetap PSBB. Sesudah kita (Pemerintah) lihat konsepnya, sudah dirapatkan sore tadi ternyata konsepnya enggak ada yang berat, memang sudah begitu. Oleh sebab itu, tidak usah panik,” ungkap Mahmud MD.
